Tanggapan PKN , Begini Penjelasannya

  • Share

Journalnews .id //- Cianjur 05/11/2021
Ada ada aja di negeri ini. Kemaren Komisi Informasi Riau mempersoalkan Nomor SK Menkumham PKN.Sekarang Bupati Manggarai Barat Melalui Kakesbang POL nya ,mengancam PKN unuk tidak melakukan aktivitas dengan alasan belum ada surat keterangan terdaftar (SKT) pada hal PKN sudah mendapat legalitas dan pengesahan SK Menkumham dan sudah membuat surat pemberitahuan Keberadaan kepada Kakesbangpol dan Bupati dan kapolres dan Damdim .Tanda bukti terlampir
Bahwa PKN patuh dan taat kepada pasal 15 UU No 17 Tahun 2013 tentang ORMAS ,

PENDAFTARAN
Pasal 15
(1) Ormas berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah
mendapatkan pengesahan badan hukum.
(2) Pendaftaran Ormas berbadan hukum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam hal telah memperoleh status badan hukum, Ormas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan
surat keterangan terdaftar.

Namun demikian PKN Pusat sudah membuat surat kepada Bupati dan Kakesbang Pol tentang penunjukan Tim PKN Manggarai barat

PKN menilai terlalu berlebihan dan over akting kakesbang pol manggarai barat yang mengeluarkan surat pengancaman terhadap PKN,Negeri ini seperti mundur kebelakang seperti pada masa orde baru .yang mengekang pergerakan Rakyat yang aktip mengkritisi Kinerja pemerintah .

PKN ADALAH PERKUMPULAN RAKYAT YANG TERPANGGIL MEMBELA NEGERI INI DARI PENJAJAHAN KORUPSI ,DAN PKN MELAKSANAKAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBERANTASAN DAN PENCEGAHAN KORUPSI ,,SESUAI AMANAT DAN PERINTAH PASAL 41 UU NO 31 TAHUN 1999 DAN PP 43 TAHUN 2018 …

Laporan : Deni.Rustandi

Baca Juga  Yonmarhanlan III bertanding di event Kasal Cup.
  • Share