Menu

Mode Gelap
Kegiatan Lomba Cipta Menu B2SA, Beragam Bergizi, Seimbang dan Aman. Webinar P3S dengan tema “Rizal Ramli Capres Potensial Pilihan Rakyat” via Zoom Meeting yang Atlet Wadokai Kabupaten Keerom Raih Juara III Umum Wadokai Day Karate Open Tournament 2022 Sulsel Kades Ciherang, gelar pengajian untuk warganya, Pesawat AMA Jenis PK-RCQ, Menggalami Kecelakaan Di Distrik Senggi, Kab. Keerom

Sumut · 28 Apr 2022 11:11 WIB ·

Sosialisasi Tugas dan Wewenang Penyidik Pegawai Negwei Sipil (PPNS) di lingkungan Pemkab Samosir


 Sosialisasi Tugas dan Wewenang Penyidik Pegawai Negwei Sipil (PPNS) di lingkungan Pemkab Samosir Perbesar

Samosir,Journalnews|Keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sangat penting di Kabupaten Samosir. Kedepan akan dilakukan perekrutan calon penyidik pegawai negeri sipil untuk ditugasi mengikuti pendidikan dan pelatihan. Hal ini Disampaikan Bupati Samosir Vandiko T. Gultom saat membuka Sosialisasi tentang tugas dan wewenang penyidik pegawai negeri sipil di Aula Kantor Bupati Samosir, (27/04/2022).

Kegiatan sosialisasi ini disambut baik Bupati Samosir dengan harapan kedepan segala pelanggaran dalam peraturan daerah dapat ;diselidiki dan ditindak oleh PPNS sesuai peraturan perundang-undangan dan tentunya dengan legitimasi hukum terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang PPNS sehingga penegakan Perda dapat berjalan efesien dan efektif.

Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi PPNS Ditjen Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM Oloan CH. Marpaung, SH sebagai Nara Sumber dalam sosialisasi ini memaparkan kedudukan PPNS setara dengan penyidik POLRI. Penyidik PPNS menangani tindak pidana khusus pada berbagai Peraturan daerah (Perda) maupun Peraturan Bupati (Perbup).
Dalam kewenangannya, secara hukum sama dalam kitab UU pidana. Tapi dalam melakukan tindakan harus tetap melakukan koordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan dalam pembuatan BAP, serta koordinasi bantuan penindakan.

Diharapkan PPNS dapat melakukan kerjasama yang erat dengan Korwas PPNS di Kepolisian. Akibat tidak adanya PPNS
Penegakan Perda didaerah berjalan sangat lambat, karena tidak ada pengampu (penyidik bersertifikat yang dilantik Kemenhumkam) yang menandatangani BAP.

Dalam penegakannya, melibatkan SAT POL PP. Oloan CH Marpaung menambahkan, untuk menjadi PPNS harus melalui Pendidikan sehingga memiliki sertifikat dan dilantik oleh kemenhumkam atau Kanwil Kemenhumkam Sumut. Setelah adanya PPNS yang menduduki jabatan fungsional, tidak boleh dipindahkan dan kalaupun harus pindah harus ada surat persetujuan Kemenkumham, tutupnya.

(Sartono Sihotang)

Artikel ini telah dibaca 8 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Polres Samosir Bersama Remaja Khatolik Tomok Gelar Aksi bersih lingkungan

20 June 2022 - 15:51 WIB

Bupati Samosir Vandiko Gultom Hadiri Perayaan Paskah Oikumene Kabupaten Samosir

14 May 2022 - 14:21 WIB

PASCA LIBUR IDUL FITRI, KASUS COVID 19 DI KABUPATEN SAMOSIR MENURUN

9 May 2022 - 22:07 WIB

WAKIL BUPATI SAMOSIR SERAHKAN BANTUAN ALSINTAN

27 April 2022 - 16:57 WIB

Hadiri Paripurna PAW DPRD Samosir, Wakil Bupati: Mari Bekerja Sama Proaktif Menggerakkan Masyarakat dalam Membangun Samosir dengan Segala Potensi

26 April 2022 - 20:01 WIB

Usung Thema “Ho Do Na Hupillit”, Bupati Samosir Buka Gelaran Festival Gondang Naposo.

16 April 2022 - 17:28 WIB

Trending di Sumut