Pengamat: Untuk Nyapres 2024 Butuh Dana Yang Cukup Besar dan Banyak Cukong

  • Share

JOURNALNEWS – Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo mengatakan, untuk maju sebagai calon presiden (Capres) setidaknya membutuhkan dana sampai Rp9 triliun. Uang sebanyak itu hanya kelompok taipan oligarki yang memilikinya. Jadi hal itu menjelaskan mengapa mereka saat ini bisa menguasai Indonesia.

Peniliti senior Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Syamsudin Alimsyah mengaku prihatin modal besar yang dibutuhkan untuk menjadi capres. Sehingga tidak heran ada pihak yang menyebut jika proses pemilihan presiden dibiayai taipan dan oligarkhi maka presiden yang terpilih bisa dikendalikan pemodal atau cukong politik.

Namun demikian harus bisa membedakan secara tegas uang kenakalan politisi dan cost politik. “Cost politik memang harus ada tapi murah. Bahkan sebagian sudah ditanggung negara,” ujar Syamsudin Alimsyah kepada Harian Terbit, Rabu (17/11/2021).

Syamsudin memaparkan, kenapa untuk menjadi capres membutuhkan biaya yang mahal, hal itu terjadi karena nafsu kuasa yang tinggi dan dikendalikan pemodal atau cukong politik. Mereka inilah yabg bergerak membajak demokrasi dengan tujuan ketika jagoannya menang maka bisa dikendalikan dengan berbagai kebijakan yang menguntungkan dirinya.

“Bagi cukong uang kenakalan politisi sangat penting dan jumlahnya tak terbatas karena motivasinya menggolkan kandidat yang bisa diajak berselingkuh dalam kebijakan,” jelasnya.

Sayangnya, sambungnya, selain regulasi yang berlaku di Indonesia sangat lemah juga karena lembaga pengawas juga memang tidak serius membongkar cukong-cukong tersebut. Fakta adanya cukong-cukong itu sangat sederhana, yakni dalam pilkada. Tidak heran ada kepala daerah yang tertangkap korupsi karena efek barter proyek dengan pemodal.

“Kita selalu menyalahkan aturan main yang lemah. Padahal di tengah kelemahan hukum sejatinya ada terobosan kuat dari penyelenggaranya,” tandasnya.

Baca Juga  Kejagung Imbau Jajaran Kejaksaan Agar Berhati Nurani Dalam Penegakan Hukum

Berbahaya

Pengamat politik dari Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie mengatakan, memang sangat bahaya jika taipan yang menjadi donatur oligarki mencengkeram perpolitikan tanah air. Apalagi jika pemilik modal mencampuri hal yang primer dalam demokrasi. Kecuali jika pemilik modal tak mencampuri hal yang primer maka itu bisa dibenarkan.

Tapi jika mereka mengatur pemerintahan dan menerapkan sistem transaksional ini sangat miris,” tandasnya.

Jerry mengungkapkan, di Amerika, caprres, anggota senat dan kongres dibiayai publik melalui donasi tapi tak semua mereka atur. Ada rambu-rambu yang dipenuhi. Sementara jika di Indonesia sangat kentara adanya politik yang dibiayai pemodal. Akibatnya pemerintahan diatur dan leibih condong dikendalikan oleh pebisnis atau pemodal.

“Memang banyak negara hancur akibat dimainkan oleh oligarki,” paparnya.

Jerry pun menyarankan agar para capres harus mempunyai komitmen jadi presiden yakni mensejahterakan, memberikan keadilan untuk rakyat. Oleh karena itu presiden tidak menjadi sapi perah oligarki. Pemimpin harus tegas dan keras; membuat kebijakan yang harus pro rakyat jangan hanya pro pemilik modal alias jangan mau diatur.

“Jadi para capres harus punya komitmen jadi presiden jangan hanya menjadi sapi perah oligarki. Pemimpin harus tegas dan keras; membuat kebijakan harus pro rakyat jangan hanya pro pemilik modal alias jangan mau diatur,” tegasnya.

Sementara itu, pengamat politik dari Institute for Strategic and Development (ISDS), Aminudin mengakui, jika pemilu fair demokratis maka penguasa tidak curang money politics, tidak menggunakan birokrasi untuk merekayasa pemilih. Harapan perubahan itu tetap ada seperti Pilpres 2004 Megawati sebagai petahana yang memiliki biaya pemenangan jauh lebih besar kalah oleh SBY yang dananya jauh lebih kecil.

Baca Juga  Kejagung Imbau Jajaran Kejaksaan Agar Berhati Nurani Dalam Penegakan Hukum

“Tapi karena strategi komunikasi yang jitu dan efisien, dan efektif bisa menang melawan Megawati,” ujar Aminudin.

Reformasi Politik

Sekretaris Jenderal Rumah Inspirasi Indonesia (RI2), Adam Rumbaru mengatakan, saat ini panggung politik menjadi kebutuhan para politisi tanpa berpegang pada prinsip dan nilai-nilai demokrasi. Imbasnya, hari ini dan yang akan datang Indonesia belum mempunyai generasi yang memiliki visi membangun, namun hanya untuk kepentingannya secara individual. Kebutuhan politisi di panggung politik itu yang membuat korupsi merajalela.

“Untuk itu yang kita harapkan adalah reformasi politik di tanah air. Banyak politisi yang tampil antagonis untuk mendapatkan empati masyarakat, namun visi dalam membangun masyarakat yang sejahtera masih sebatas slogan semata,” paparnya. (Red)

  • Share