Oknum ASN Keerom Diduga Palsukan Surat Tanah seluas 100 hektar milik Adat

  • Share

KEEROM (Papua),-//
Klaim sepihak terhadap kepemilikan tanah seluas 100 hektar tanah adat yang diduga di lakukan oleh oknum ASN Keerom yang mana bersangkutan adalah anak dari alm.Ramhman Baco pengusaha yang menawarkan warga pasang listrik.

Pada keterangannya, Ondo Atanasius Bate selaku pemilik tanah Ulayat Kampung Bate mengatakan pada awak media, pada Minggu, (8/8/2021) di kediamannya, awalnya pada tahun 2010 alm.Rahman Baco datang ke dusun Bate kampung Kwimi bertemu masyarakat menawarkan pemasangan listrik genset dengan kompensasi bayar tanah seluas 10 Hektar dengan rincian Bate 5 Hektare dan Kwimi 5 hektar.

Kedua belah pihakpun bersepakat untuk memberikan kompensasi, surat kesepakatan di tanda tangani bersama dan pemasangan listrik dilakukan, juga masyarakat adat menunjukan tanah kompensasi yang diberikan, jelasnya.

Kemudian alm.Rahman Baco memasang listrik warga dengan mencuri arus PLN dari tiang listrik di Arso 10. Bukan menggunakan genset. lalu listrik di kampung menyala untuk 15 KK.

Setelah satu bulan kemudian petugas PLN datang memutuskan listrik yang di duga ilegal tersebut, sehingg masyarakat mengatakan bahwa yang bertanggungjawab adalah alm. Rahman Baco.

Pihak PLN menjelaskan bahwa kompensasi 5 hektar itu melanggar karena listrik itu milik negara bukan milik alm.Rahman Baco. Dan akhirnya PLN mencabut semua instalasi listrik yang terbuat dari kayu, dan 11 bh tiang besi,” ungkap Ondo Bate.

Dari tahun 2010-2016 alm.Rahman Baco tidak memberikan reaksi apa pun terkait tanah 100 hektar tersebut, berupa tuntutan tanah atau uang tunai.

Di tahun 2017 anak dari alm.Rahman Baco mengklaim tanah tersebut seluas 100 hektar. Juga menagih pembayaran sebesar 715 juta yang telah dibayar melalui Dana Desa 216 juta sekian.

Baca Juga  Muspika Meurah Mulia Pastikan Pilciksung Keude Karieng Aman Dan Kondutif

Diketahui anak alm.Rahman Baco, yang bernama Iis saat ini bekerja di Dinas PMK Kabupaten Keerom masi mengkalaim tanah tersebut miliknya.

Di tahun 2021, saya mendapatkan surat keterangan bahwa 16 sertifikat yang diterbitkan pada tahun 2006 atas kepemilikan tanah 2010 tidak terdaftar di BPN, kami merasa ini adalah penipuan besar bermodus pemasangan listrik ilegal. Negara ini sebenarnya punya aturan seperti apa, bagaimana bisa sertifikat diterbitkan tahun 2006 sementara konpensasi tanah muncul tahun 2010,” ungkapnya.

Iis mengkalim 100 haktar tanah tapi kami sudah membuat surat pembatalan pelepasan tanah, karena pemasangan listrik 2010 adalah penipuan dan kampung Kwimi sudah dipotong langsung lewat Dana Desa oleh saudari Iis sebesar Rp. 216.572.800 dan klaim 100 hektar.

Kami masyarakat adat jelas dirugikan dan meminta Kapolres Keerom agar mengusut tuntas 16 sertifikat yang terbit di tahun 2006 dan saudara Iis seenaknya memotong Dana Desa kami karena dia adalah bendahara DPMK Keerom, ujar Atanasius.

Tanggal 16 Juli 2021 yang lalu, saya sudah melaporkan kasus penipuan ini ke SPKT Polres Keerom, saya berharap Kapolres Keerom bisa membantu mengusut tuntas masalah ini, ” tutupnya.(Amrizul)

  • Share