Menu

Mode Gelap
SMP Negeri 1 karanganyar “Hijau Sekolahku, Indah Tamanku, Sehat Tubuhku dan Jernih Pikiranku” Pengaruh Motivasi Terhadap Perkembangan Peserta Didik Babhin Lemahwungkuk Polres Ciko, edukasi pelajar dalam kelas Inovasi binmas Jamblang Bhabin Babadan Polsek Gunung Jati Polres Ciko Sampaikan Prokes 5m Covid 19 kepada warga Melalui Inovasi jamblang Kanit Binmas Polsek KPC Polres Ciko Ajak Harkamtibmas warga

Jatim · 13 Jan 2022 11:25 WIB ·

L-KPK Kabupaten Pamekasan Laporkan Dugaan Korupsi Yang dianggarkan APBD TK II Tahun 2020 – 2021 Ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur


 L-KPK Kabupaten Pamekasan Laporkan Dugaan Korupsi Yang dianggarkan APBD TK II Tahun 2020 – 2021 Ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Perbesar

Surabaya, –Dugaan tindak pidana Korupsi dalam penggunaan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional ( PEN ) tahun anggaran 2020 sebanyak tiga paket, program pembangunan jalan Pegantenan – Bujur tahun anggaran 2021,program pekerjaan pemeliharaan berkala jalan ( DID) jlan Tampojung Gua – Tampojung Tengginah tahun anggaran 2021,yang bersumber dari anggaran APBD TK II Kabupaten Pamekasan,Madura Jawa Timur, resmi dilaporkan oleh salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi ( L- KPK) Markas Wilayah ( Mawil ) Kabupaten Pamekasan.

Laporan pengaduan lima program pekerjaan yang didugaan tindak pidana korupsi ini bernomer 002/LP/L- KPK.PMK/2021,003/LP/L- KPK PMK/2021,004/LP/L-KPK PMK/2021,005/LP/L – KPK PMK/2021,006/LP/L-LKPK/2021,pada hari ini kamis ( 13/01/2022).

Surat bukti laporan yang diperlihatkan kepada media Journal news.id ini menyatakan,peningkatan jalan PEN :pemeliharaan berkala jalan Tlanakan – Ambat (744) dengan nilai kontrak Rp.800.075.000,- , yang kedua pemeliharaan berkala jalan Branta Tinggi – Larangan Tokol (746) dengan nilai kontrak Rp.1.201.546.000,-, pemeliharaan berkala jalan Larangan Dalam – Sokolelah (90) dengan nilai kontrak Rp.1.634.072.199,59,-,pembangunan jalan Pegantenan – Bujur Barat (25) nilai kontrak RP.23.902.123.685,00,-,pemeliharaan berkala jalan Tampojung Gua – Tampojung Tenggginah dengan nilai anggaran Rp.1.118.198.000.,-Lembaga KPK Mawil Kabupaten Pamekasan secara resmi melaporkan kepada pihak aparat hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, untuk segera melakukan pamanggilan serta memeriksa Kepala dinas terkait,konsultan perencana,konsultan pengawas dan CV atau PT yang memenangkan lelang pekerjaan tersebut.

Pasalnya perbuatan dari oknum tersebut ini terindikasi telah memenuhi unsur dugaan tindak pidana korupsi akibat penyelewengan keuangan negara, yang diduga dilakukan melalui kegiatan proyek peningkatan jalan PEN,yang mana pekerjaan tersebut sudah viral dalam pemberitaan beberapa media online.

Berdasarkan laporan LKPK Pamekasan dari hasil investigasi ke lokasi, pekerjaan yang diduga asal jadi tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021saat ini sudah ada beberapa perbaikan karena sudah banyak yang rusak,yang mana saat ini Pekerjaannya sudah selesai seratus persen. Adapun proyek tersebut merupakan di bawah pertanggung jawaban Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kabupaten Pamekasan, itu diduga tidak sesuai spek atau Rabnya.

Kepala Wilayah LKPK Kabupaten Pamekasan Klino Febri,membenarkan atas surat laporan yang dilayangkan Ke Kejati Jatim lembaganya.

“Terima kasih sebelumnya karena laporan yang dimasukkan langsung oleh Lembaga KPK Kabupaten Pamekasan berjalan lancar mas,dan dari pihak Kejati yang menerima laporan kami sangat merespon positif,”ujar Febri ( sapaan akrabnya)

Lebih lanjut Kepala Wilayah Lembaga KPK Kabupaten Pamekasan menyampaikan bahwa dalam hal pelaporannya tersebut sudah jelas memenuhi unsur dugaan tindak pidana korupsi.

“Dalam hal laporan pihak kami ini sudah jelas memenuhi dugaan unsur tindak pidana korupsi,yang mana dari hasil pekerjaannya tersebut baru selesai selang beberapa bulan sudah banyak yang rusak ,dan ini sangat jelas bahwa pekerjaan tersebut diduga gagal konstrusi,yang mana tercanyum dalam Perpres No 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres No 12 tahun 2021 tentang perubahan peraturan Presiden No 16 tahun 2018 tentang pengadaan bararang/ jasa pemerintah,”tambahnya.

Kepala Wilayah L – KPK Kabupaten Pamekasan berharap,”saya mewakili pengurus yang memberikan laporan langsung berharap agar segara laporannya tersebut ditindak lanjuti,dan meminta kepada Kejati agar supaya segera memanggil pihak terkait yang kami laporkan untuk segera dimintai keterangannya,”harapnya.(ahd)

Artikel ini telah dibaca 0 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Babhin Lemahwungkuk Polres Ciko, edukasi pelajar dalam kelas

25 January 2022 - 17:07 WIB

Inovasi binmas Jamblang Bhabin Babadan Polsek Gunung Jati Polres Ciko Sampaikan Prokes 5m Covid 19 kepada warga

25 January 2022 - 17:03 WIB

Melalui Inovasi jamblang Kanit Binmas Polsek KPC Polres Ciko Ajak Harkamtibmas warga

25 January 2022 - 16:15 WIB

Inovasi Jamblang Bhabinkamtibmas Tuk Polsek Kedawung Polres Ciko, himbau warga Prokes covid 19 di masa Pandemi

25 January 2022 - 16:13 WIB

Tawuran konten kembali terjadi, Polres Ciko Tangkap 6 tersangka mayoritas pelajar

25 January 2022 - 15:59 WIB

Disela Sela Komsos, Babinsa Koramil 0620-07/Plumbon Bagi Masker

25 January 2022 - 14:29 WIB

Trending di Berita Polri