KOPRI PMII Cianjur Desak Perbup Anti Kawin Kontrak dinaungi Perda

  • Share

JOURNALNEWS.Id | CIANJUR : Gebrakan Buoati Cianjur Herman Suherman dengan menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Tentang Larangan Kawin Kontrak disikap tegas oleh Ketua Korp Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (KOPRI) Kabupaten Cianjur, Fatirahma Hanipa yang mendesak Bupati agar segera menerbitkan payung hukum yang lebih tinggi berupa Peraturan Daerah (Perda) agar jauh lebih efektif dalam menerapkannya.

Menurutnya, niat baik dari Bupati Cianjur bisa langsung terealisasi dengan diterbitkannya sebuah Perda terkait larangan praktik prostitusi terselubung dengan dalih Kawin Kontrak.

“Praktik kawin kotrak adalah tetaplah sebuah perbuatan menistakan harkat dan derajat kaum perempuan,” tegasnya.

Ketua KOPRI PMII Kabupaten Cianjur ini berharap, Perbup larangan kawin kontrak ini bisa menjadi kebijakan yang berdampak luas bagi seluruh masyarakat. Sehingga dengan demikian, Cianjur tidak akan kehilangan identitas sebagai Kota Santri.

“Dan dalam kajian ilmu fiqih yang mayoritas dianut ummat Islam Cianjur, Kawin Kontrak itu haram hukumnya. Apalagi kalau cuma jadi kedok sebuah praktik prostitusi,” ucapnya.

Selain itu, lanjut aktivis mahasiswa dari Badan Otonom Nahdlatul Ulama ini, Kopri PMII menghendaki agar Bupati Herman Suherman turun langsung dalam proses Pencegahan, Pendampingan dan Pemberdayaan bagi semua pihak yang terlibat dalam penghapusan paraktik haram kawin kontrak.

“Misalnya, melakukan pendampingan untuk memulihkan psikologis korban kawin kontrak dan melindungi terjadinya ancaman, dari luar serta memberi efek jera terhadap pelaku,” tutur Fatirahma.

Dirinya memastikan, KOPRI PMII Kabupaten Cianjur akan senantiasa mengawal Perbup ini untuk segera dinaungi dengan produk hukum yang lebih tinggi berupa sebuah Perda. (Ruslan Ependi)

  • Share