Menu

Mode Gelap
Webinar P3S dengan tema “Rizal Ramli Capres Potensial Pilihan Rakyat” via Zoom Meeting yang Atlet Wadokai Kabupaten Keerom Raih Juara III Umum Wadokai Day Karate Open Tournament 2022 Sulsel Kades Ciherang, gelar pengajian untuk warganya, Pesawat AMA Jenis PK-RCQ, Menggalami Kecelakaan Di Distrik Senggi, Kab. Keerom Himbau Kamtibmas Bhabinkamtibmas Kesambi Polsek Kesambi Polres Ciko Sambangi warga

Internasional · 29 Oct 2021 10:08 WIB ·

Hadir di KJRI Jeddah, Menaker RI Berdialog dengan PMI


 Hadir di KJRI Jeddah, Menaker RI Berdialog dengan PMI Perbesar

JEDDAH—Di sela kunjungan kerjanya menghadiri Sixth Abu Dhabi Dialogue Ministerial Consultation (ADD) di Dubai, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyempatkan diri berdialog dengan kalangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari berbagai latar belakang profesi di wilayah akreditas Konsulat Jenderal RI (KJRI) Jeddah. Kegiatan dialog digelar Kamis, 28 Oktober 2021.

Disampaikan Konsul Jenderal (Konjen) RI Jeddah Eko Hartono, selain dalam rangka bersilaturrahmi dengan masyarakat, tujuan utama pertemuan Menaker RI yang berlangsung di ruang pertemuan Gedung Pelayanan Terpadu KJRI Jeddah tersebut adalah untuk berbagi informasi terkait hasil pertemuan Menaker dengan para pejabat tinggi yang hadir dalam pertemuan ADD di Dubai, khususnya dengan Menteri SDM dan Pembangunan Sosial Arab Saudi terkait penempatan pekerja migran asal Indonesia.

“Kira-kira ke depan seperti apa pola penempatan PMI kita di Arab Saudi, tantangan apa yang kita hadapi,” ujar Konjen RI Jeddah.

Dalam kesempatan tersebut, Menaker Ida Fauziyah menyampaikan bahwa ADD yang dihadirinya membahas isu pelindungan bagi pekerja migran. Pertemuan ini, sambung Menaker, tidak hanya diinisiasi oleh negara pengirim, tetapi juga negara penerima.

“Jadi komitmen perlindungan itu tidak bisa hanya bertempuk sebelah tangan. Yang mengirim ngotot memberikan perlindungan, yang menerima abai terhadap perlindungan. Ini namanya bertepuk sebelah tangan,” ucap Menaker.

Pertemuan itu, lanjut Menaker Ida Fauziyah, membahas bagaimana memenuhi akses keadilan bagi pekerja, memfasilitasi dan meningkatkan mobilitas keterampilan antarnegara, mengatasi tantangan Covid-19 melalui kesepakantan SOP di negara pengirim dan negara penempatan, mengintegrasikan gender dalam kebijakan promosi kebijakan dan membina kerja sama internasional dan inter-regional untuk membangun sistem yang memberikan akses kepada negara pengirim untuk memantau pekerjanya di negara penempatan.

Menaker mengungkapkan, Pemerintah telah berupaya untuk memperbaiki tata kelola penempatan PMI di luar negeri, di antaranya pembatasan minimal pendidikan lulusan SMP bagi PMI. Namun, kebijakan ini digugat di Mahkamah Konstitusi dan kalah, karena alasan hak warga negara. Akibatnya, banyak PMI yang berangkat keluar negeri mengalami masalah karena minim kompetensi, bahkan tidak bisa menulis dan membaca.

Permasalahan senada juga dikeluhkan oleh peserta pertemuan dari kalangan juru masak di perhotelan dan perawat, yaitu banyaknya PMI yang ketika telah tiba di Arab Saudi dan diwawancarai ulang, ternyata tidak memiliki kompetensi yang dibutuhkan, khususnya kemampuan bahasa Inggris atau Arab.(Fauzy Chusny)

Artikel ini telah dibaca 11 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Warung Indonesia Dekatkan Produk Indonesia dan Jajanan Tradisional dengan Jemaah Haji di Mekkah

25 June 2022 - 05:59 WIB

Indonesia Galang Dukungan untuk Palestina Melalui Pertemuan Luar Biasa OKI

28 April 2022 - 04:20 WIB

Open-Ended Meeting of the Executive Committee at the Level of Permanent Representative membahas eskalasi konflik Israel-Palestina

28 April 2022 - 04:08 WIB

KJRI Jeddah Kembali Selamatkan Uang PMI Senilai Rp523 Juta                                                              

17 March 2022 - 19:31 WIB

KJRIJeddah Selamatkan Gaji 3 PMI Senilai Rp579,7 Juta di Yandu Khamis Musheit

15 February 2022 - 20:21 WIB

Sambut Hari Bhakti Imigrasi ke-72, Konjen RI Jeddah Ajak Staf Tingkatkan Integritas Diri 

27 January 2022 - 06:17 WIB

Trending di Internasional