Iklan

Utamakan Pelayanan Administrasi, PN Indramayu dan Peradi Teken MoU

Journal News
Rabu, 03 Maret 2021 | 07.03 WIB Last Updated 2021-03-03T00:03:41Z

INDRAMAYU | Untuk melaksanakan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pelayanan hukum administrasi, Pengadilan Negeri (PN) bersama Pusat Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Indramayu adakan Memorandum Of Understanding (MoU) pada selasa 2/3/2021.

"Ini adalah bukti untuk pengabdian pelayanan kepada masyarakat indramayu dalam hal administrasi kependudukan." Ucap Indrawan selaku Wakil Ketua PN Indramayu kepada journalnews.id usai teken MoU.

"Indramayu memiliki 31 kecamatan, ditambah situasi sedang pandemi dan bencana alam, masyarakat menuju PN pasti butuh waktu dan biaya, makanya dalam hal ini kita bersama dengan peradi  ada satu kesamaan pemahaman untuk menyidangkan suatu perkara permohonan secara online." tambahnya.

Disebutkan Indrawan, Peradi akan menggandeng Kecamatan dan Desa diseluruh Kabupaten Indramayu untuk mencari masyarakat yang sedang membutuhkan pelayanan, pihaknya berkomitmen akan menyelesaikan permohonan sidang dari masyarakat dalam one hour (satu jam). Tegasnya.


"Diluar Peradi, PN juga membuka selebar-lebarnya untuk advokat lain dalam pelayanan hukum administrasi, apabila ada masyarakat yang tidak mampu dalam biaya, akan sidang prodeo (Proses berperkara dipengadilan secara cuma-cuma alias gratis_red)." ujarnya.

Ditempat yang sama, Caripan selaku Ketua DPC Peradi Indramayu juga sangat bersemangat untuk membantu pelayanan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu.

"Adapun tekhnisnya sebagaimana telah disampaikan, bahwa nanti semacam ada surat keterangan tidak mampu." ujarnya.

Dijelaskan Caripan, pusat bantuan hukum peradi bekerja sama denga PN akan menerima dan memfasilitasi pengaduan permohonan seperti ganti tahun, umroh, dan lain-lain terkait permohonan administrasi agar tidak menumpuk di pengadilan.

"Jadi sifatnya, kami membantu dalam artian secara profesional ini kita ajukan telekonferensi, pendaftarannya nanti ada surat kuasa yang sudah diseragamkan sehingga kami betul-betul sifatnya membantu." pungkasnya.


"Jadi masyarakat tidak perlu berbondong-bondong ke pengadilan, hal ini juga Untuk membatasi paralegal yang tidak bertanggung jawab sehingga mereka (masyarakat_red) mendapat bantuan hukum sebaik-baiknya secara legal."tutup caripan. (EM)
Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • Utamakan Pelayanan Administrasi, PN Indramayu dan Peradi Teken MoU

Trending Now

Kiri kanan

CLOSE ADS
-->
CLOSE ADS
-->