Iklan

Tokoh Papua Ferri Fernando Yansenem Ingin Kembali ke UUD 1945 Asli, Ini Penjelasan Fahri Lubis

Journal News
Selasa, 23 Maret 2021 | 08.35 WIB Last Updated 2021-03-23T01:35:17Z

Jakarta -  Tokoh Papua Ferri Fernando Yansenem menegaskan perjuangannya untuk mengembalikan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara 1945 ke versi aslinya. Apakah itu berarti MPR akan kembali menjadi lembaga tertinggi negara seperti dulu?

Tokoh Revolusi Konstitusi Fahri Lubis menjelaskan, UUD '45 yang asli perlu dikembalikan, karena kini UUD '45 sudah mengalami empat amendemen sejak 1999 hingga 2002.

"Yang asli itu adalah yang sesuai dengan 18 Agustus 1945," kata Fahri kepada wartawan di Jakarta, Senin (22/3/2021).

Tanggal yang disebut Fahri adalah saat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengesahkan UUD '45. Fahri ingin naskah bersejarah UUD '45 dikembalikan, soalnya amendemen UUD usai reformasi dinilainya telah mengandung upaya liberalisasi ekonomi Indonesia.

"Ya pokoknya kita ingin UUD 1945 yang asli rohnya harus dikembalikan. Karena, konstitusi kita saat amandemen semangatnya adalah meliberalisasi konstitusi kita. Ekonomi kita mau dibikin ekonomi liberal," ujar Fahri.

Dulu, MPR merupakan lembaga tertinggi negara. Presiden bertanggung jawab ke MPR. Namun sejak 2004, yakni sejak presiden dipilih langsung oleh rakyat dan bukan dipilih MPR, presiden tak lagi bertanggung jawab ke MPR. Apakah rakyat ingin mengembalikan MPR menjadi lembaga tertinggi negara?

"Kalau kita sepakati bersama juga tidak ada masalah. Sebenarnya dulu juga maksudnya begitu, kan permusyawaratan perwakilan," kata Fahri.

Dulu, GBHN produk MPR harus dilaksanakan presiden, karena presiden adalah mandataris MPR. Bila presiden tidak menjalankan GBHN maka presiden bisa dimintai pertanggungjawabannya oleh MPR. Presiden bisa kena pemakzulan.

"Rakyat setuju dengan upaya dihidupkannya kembali GBHN. Berarti nanti presiden mempertanggungjawabkan pelaksanaan GBHN-nya ke MPR, karena presiden nantinya dipilih dan dilantik MPR. Soal pertanggungjawaban presiden terhadap GBHN, itu sudah pasti terealisasi nantinya."Jelasnya.

"Ya itu harus kita pikirkan bersama. Kalau meletakkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara lagi tentu itu keharusan," kata Fahri Lubis.


Laporan: Jalal
Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • Tokoh Papua Ferri Fernando Yansenem Ingin Kembali ke UUD 1945 Asli, Ini Penjelasan Fahri Lubis

Trending Now

Kiri kanan

CLOSE ADS
-->
CLOSE ADS
-->