Iklan

BPD Pagutan Menganggap Kepala Desa Pagutan Tidak Faham Regulasi Tentang Tupoksi BPD

Journal News
Sabtu, 27 Maret 2021 | 06.22 WIB Last Updated 2021-03-26T23:22:23Z

Lombok Tengah Journal News- BPD atau Badan Permusyawaratan Desa salah satu lembaga di Tingkat Desa yang Merupakan Mitra Dari Pemerintah Desa.  BPD Sangat Menyayangkan statement Kepala Desa Pagutan di media lokal cetak harian radar Mandalika terbit tanggal 25/03/21 bahwa BPD dituding tidak berfungsi sesuai dengan fungsinya. 

Dalam hal ini ditanggapi langsung oleh ketua BPD Pagutan Ramli Ahmad, S.Pd  mengatakan terkait dengan statement Kades Pagutan Subandi (SBD) Mengatakan BPD tidak berfungsi sehingga Menimbulkan Kekisruhan Di Desa Pagutan. 

Berdasarkan hasil rapat internal BPD dan atas nama lembaga kita akan klarifikasi pernyataan pak kades tersebut di mana tugas BPD  kami rasa pak kades Harus belajar regulasi tentang tugas pokok dan fungsi BPD  di mana dalam hal ini tertuang dalam  Permendagri No. 110 tahun 2016 Tentang BPD Dimana Pada Pasal 31 mengatur tentang Fungsi BPD Dan Pasal 32 Mengatur Tentang Tugas BPD.
Fungsi Pengawasan BPD Mulai Dari Proses Perencanaan Sampai dengan Proses Pelaporan Dan BPD Sudah menjalankan semua itu. terkait fungsi Penggali pengelolaan, dan Penyampaian aspirasi masyarakat ini juga sudah dilaksanakan dalam proses musdus (musyawarah dusun) musdes (musyawarah desa). Terkait dengan informasi atau sosialisasi pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Yang bersumber Dari DD/ADD tidak ada satu aturan pun yang mengatur Bahwa BPD yang harus melakukan Itu baik dari UU no 6 tahun 2014, Permendagri no 110 tahun 2016, Permendagri no 73 tahun 2020  karena di mana BPD ini adalah lembaga legislatif tingkat desa sedangkan kepala 

Desa adalah lembaga eksekutif yang melaksanakan program dan wajib hukumnya menyampaikan informasi kepada masyarakat bahwa inilah hasil daripada pembangunan di mana itu sudah Diatur dalam UU No.6 Tahun 2014 dan Permendagri No.73 Tahun 2020 dalam Pasal 23 Ayat 3 yang berbunyi "Dalam melaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Masyarakat berhak meminta dan mendapatkan informasi Dari Pemerintah Desa". Kalau kepala tidak memberikan informasi dan tidak memberikan maka secara hukum sudah melanggar UU. Terkait dengan hearing dari teman-teman FPPD atau forum pemuda yang menanyakan hasil dari pembangunan dan pemberdayaan kami apresiasi sebagai bentuk Dari kepeduliannya Terhadappembangunan Di Desa Pagutan karena proses demokrasi di tingkat desa kita berjalan baik bahkan hearing pun tidak menimbulkan kericuhan berjalan dengan damai dan aman. Tinggal masalahnya sekarang pak kades selaku Eksekutor Harus segera memberikan data-data yang diminta oleh FPPD Karna Itu Adalah Bentuk Transparansi dan merupakan Hak Bagi Masyarakat Yabg sudah Diatur dalam UU. Karena yang kami lihat FPPD ini serius mengawasi pembangunan Desa. Terakhir kami menyampaikan kepada kepala desa dan seluruh masyarakat Pagutan berdasarkan 

Permendagri no 110 tahun 2016 BPD memiliki Tupoksi pasal 31 
1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa
2.menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
3.melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Jadi kepala desa kami ingatkan jangan gegabah berstatment karena jangan sampai begitu ada masyarakat atau aliansi masyarakat menanyakan hasil kepemimpinan pak kades lalu BPD dijadikan kambing hitam Karna pada Hakikatnya BPD Adalah Mitra PEMDES jadi Tidak etis Jika Saling Menyalahkan Seharusnya Harmonisasi dan sinergitas dalam Membangun Desa harus selalu Bergandengan. Demikian klarifikasi kami atas nama BPD Desa Pagutan. Ungkapnya Ramli Ahmad Yang telah memimpin dua periode BPD Pagutan. ( uji purnama)
Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • BPD Pagutan Menganggap Kepala Desa Pagutan Tidak Faham Regulasi Tentang Tupoksi BPD

Trending Now

Kiri kanan

CLOSE ADS
-->
CLOSE ADS
-->