Iklan

57 Geuchik Di Tanah Luas Menolak Perbup Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2021

Journal News
Selasa, 09 Maret 2021 | 10.31 WIB Last Updated 2021-03-09T03:31:15Z


Aceh Utara // 57 Geuchik dan Imum Mukim di Kecamatan Tanah Luas, menolak Peraturan Bupati ( Perbup) Aceh Utara, Nomor 1 Tahun 2021 tentang  Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Wilayah Desa Blang Pante, Kecamatan Paya Bakong dengan Desa Plu Pakam, Kecamatan Tanah Luas, Senin 08 Maret 2021.

Dalam hal tersebut, mereka mengelar aksi protes di depan Kantor Bupati Lhoksukon dengan mengusung spanduk bertuliskan “Geuchik beserta Imum Mukim se-Kecamatan Tanah Luas menolak Perbup No. 1 Tahun 2021 tentang Tapal Batas Kecamatan Tanah Luas dan Paya Bakong. Apabila tidak dicabut Perbup No. 1 Tahun 2021 maka kami mengembalikan stempel geuchik kepada Bapak Bupati Aceh Utara!”.

Alhalim A. Jalil, selaku Ketua Forum 1 Geuchik Tanah Luas, menjelaskan pihaknya melakukan aksi tersebut sebagai bentuk protes terhadap Perbup Aceh Utara No. 1 Tahun 2021. Menurut dia, apabila dalam dua atau tiga hari ke depan persoalan tapal batas tersebut tidak diselesaikan oleh Pemkab Aceh Utara, maka ke 57 Gampong di Tanah Luas tidak akan memegang lagi stempel Geuchik.

“Kita tidak dapat menerima pengambilan bagian tanah Kecamatan kita untuk orang lain. Pada dasarnya kita saling menghormati. Kalau mau ambil lahan seharusnya dibuat satu lokasi antara kedua kecamatan tersebut, jangan sampai menjadi ribut seperti ini, dan pembangunan Waduk Krueng Keureuto pun bisa dikerjakan dengan baik”.

Namun, yang terjadi malah beradu antara Kecamatan Tanah Luas dan Paya Bakong, sehingga proyek itu terhenti dan masyarakat “menderita akibat ribut terus” terkait persoalan tapal batas. 


Dan aksi ini kami lakukan bukan untuk memusuhi Pemkab Aceh Utara, tapi hanya meminta Perbup No. 1 Tahun 2021 dihapus atau dicabut”, kata AIhalim, Mewakili seluruh Geuchik Yang hadir.

Sementara, Asisten I Sekda Aceh Utara, Dayan Albar, saat di konfirmasi diruang kerjanya, mengatakan pihaknya telah menjelaskan kepada pihak forum keuchik itu bagaimana mekanisme lahirnya Perbup.

Menurut Dayan, pada prinsipnya pemerintah hanya menjalan aturan. “Kalaupun di dalam Perbup itu mungkin ada kelemahan, ini juga ada jalurnya, apakah diubah atau revisi”.

“Kalau memang mereka bisa membuktikan dan dokumen yang akurat, kita rasa itu tidak ada masalah. Aturan dan secara yuridis itu tidak mesti harus dapat diselesaikan dua atau tiga hari, kita kan ada mekanismenya. Artinya, kita tidak berbicara limit waktu dan tidak punya dasar hukumnya dalam melaksanakan tugas,” kata Dayan.


Terkait pengembalian stempel Geuchik, Dayan menilai hal itu salah satu bentuk penyampaian aspirasi dari forum keuchik. “Biasa itu. Karena tidak semudah itu cara untuk mengundurkan diri sebagai aparatur desa, semua itu punya aturan. Nanti kita akan melakukan musyawarah bersama pihak Muspika setempat, supaya pelayanan masyarakat di Desa tetap berjalan sebagaimana biasanya”, Tutup Dayan


Laporan : Sayful Tanlus
Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • 57 Geuchik Di Tanah Luas Menolak Perbup Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2021

Trending Now

Kiri kanan

CLOSE ADS
-->
CLOSE ADS
-->