Iklan

PEMKAB KEEROM TIDAK CERMAT MENGHITUNG KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Journal News
Rabu, 24 Februari 2021 | 10.35 WIB Last Updated 2021-02-24T03:35:50Z

KEEROM(PAPUA)-// Pansus Realisasi APBD tahun 2020 DPRD Kabupaten Keerom dibentuk guna menyikapi beberapa tuntutan masyarakat terkai  belum terbayarkannya hak hak ASN, hak-hak para Kepala kampung dari 91 Kampung, dan para tenaga kontrak di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom.

Di Ketuai oleh Kanisius Kango,S.sos, Wakil Ketua Komisi C DPRD dari fraksi Golkar, anggota Ahmad Mbara Ketua Komisi B Fraksi Nasdem, Bonefasius A.Muenda Ketua Komisi C fraksi Gerindra, Murhan,SE anggota Komisi C dari Fraksi Hanura, Noto Lambe sekretaris Komisi B Fraksi Garuda, dan Joko Pramono anggota Komisi A fraksi PKS

Pada media JurnalNews.com, di ruang kerjanya, Kantor DPRD Kabupaten Keerom, jl.Trans Papua, distrik Arso, Pada Senin,(22/02/2021).Kanisius Kanggo menjelaskan, dari hasil kerja Pansus Realisasi Anggaran APBD tahun 2020 di lapangan menemui masih banyak hak hak Asn yang belum terbayarkan,dan itu harus dibayarkan oleh Pemerintah Daerah. Juga adanya hak hak dari pihak ketiga yg juga belum dibayarkan.

" Setelah Pansus dibentuk kami langsung mendatangi seluruh OPD yang ada setiap hari untuk mengumpulkan data -data. Hari Rabu depan kita coba rampungkan hasil realisasi kerja tim pansus untuk memastikan sebenarnya berapa jumlah kewajiban yang harus diselesaikan oleh Pemkab Keerom dan selanjutnya akan di laporkan dalam  rapat Paripurna DPRD bersama Pemkab Keerom khususnya inspektorat daerah, "ujarnya.

" Secara garis besar keseluruhan jumlah tanggungan kepada pihak ketiga sebesar 60 milyar, sampai saat ini Pansus blom menemukan adanya penyelewengan anggaran. Mencari tau apakah benar pemkab memiliki beban yg menjadi hutang daerah.

Lebih lanjut ia mengatakan, diketahui DPRD bersama pemka Keerom menetapkan APBD pada bulan November tahun 2019,jauh sebelum datangnya pandemi Covid 19.Dalam  perjalannnya memasuki awal tahun 2020 awal maret Pemerintah pusat menetapkan bencana ini sebagai bencana Nasional yang harua disikapi, yang akhirnya berdampak pada transfer dana pusat dari dana DAU sebesar kurang lebih 69 milyar. Dan dalam perjalanannya pemkab  harus juga menyelenggarakan  Pilkada Serentak tahun 2020 yang menelan anggaran kurang lebih 40 milyar.

"Seharusnya Pemkab keerom bisa menyikapi realisasi program-program kegiatan yang ada ditahun 2020 yang berjalan terus sepanjang tahun, akhirnya terjadi ketimpangan antara pendapatan daerah dengan biaya biaya yang harus di keluarkan. DPRD ingin memastikan berapa angka sebenarnya yang menjadi beban Pemkab Keerom untuk segera menetapkan langkah langkah secara kongkrit serta solusinya bagamana yang harus diambil pada Tahun anggaran 2021 dan harus disepakati bersama,"ungkapnya.

"Masalah tunjangan kinerja ASN Pemkab kurang cermat menghitung terkait dengan kemampuan keuangan daerah, akibat bencana ini harus recofusing untuk menanggulangi pandemi covid sebesar 50 milyar sehingga berdampak terhadap terlambatnya pembayaran tunjangan
Kinerja ASN, "pungkasnya.

Harap kepada seluruh masyarakat khususnya ASN, tenaga kontrak ,para kepala kampung juga pihak swasta agar bersabar karena tentunya mau tidak mau Pemerintah daerah harus menyelesaikan semua kewajiban yang ada, " tutupnya.
(amrizul)
Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • PEMKAB KEEROM TIDAK CERMAT MENGHITUNG KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Trending Now

Kiri kanan

CLOSE ADS
-->
CLOSE ADS
-->